Mobil pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di SPBU di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012). Pemerintah bersikeras untuk menaikkan BBM subsidi sebesar Rp. 1.500 per untuk mengamankan anggaran negara.
JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang anggota DPD RI, Hasby Ansori, menyerukan kepada semua wakil rakyat di DPR termasuk yang di daerah untuk menolak rencana kenaikan harga BBM yang rencananya akan dilakukan mulai 1 April mendatang.
Hasby mengatakan, dalam paripurna DPD, secara bulat para senator seluruh Indonesia yang mewakili daerah masing-masing itu menolak keinginan pemerintah tersebut.
"Paripurna DPD tanggal 15 Maret kemarin dengan tegas menolak kenaikan BBM. Maka, sekarang kita akan lihat apakah DPR punya persaaan yang sama dengan DPD yang berpihak kepada masyarakat," terang Hasbi, Kamis (29/3/2012).
Hasby, yang tak lain salah seorang senator asal Jambi ini menjelaskan, alasan DPD menolak kenaikan BBM karena menilai pemerintah belum transparan mengenai pengelolaan migas.
"Pemerintah harus mencerdaskan rakyat dengan transparansi soal perhitungan produksi minyak yang selama ini tidak diketahui oleh rakyat," ujarnya.(Rachmat Hidayat)
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/03/29/20335569/DPD.Saja.Berani.Tolak.Kenaikan.Harga.BBM
Hasby mengatakan, dalam paripurna DPD, secara bulat para senator seluruh Indonesia yang mewakili daerah masing-masing itu menolak keinginan pemerintah tersebut.
"Paripurna DPD tanggal 15 Maret kemarin dengan tegas menolak kenaikan BBM. Maka, sekarang kita akan lihat apakah DPR punya persaaan yang sama dengan DPD yang berpihak kepada masyarakat," terang Hasbi, Kamis (29/3/2012).
Hasby, yang tak lain salah seorang senator asal Jambi ini menjelaskan, alasan DPD menolak kenaikan BBM karena menilai pemerintah belum transparan mengenai pengelolaan migas.
"Pemerintah harus mencerdaskan rakyat dengan transparansi soal perhitungan produksi minyak yang selama ini tidak diketahui oleh rakyat," ujarnya.(Rachmat Hidayat)
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/03/29/20335569/DPD.Saja.Berani.Tolak.Kenaikan.Harga.BBM